Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Perspektif Fiqh Jinayah

Tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah penipuan. Penipuan merupakan perbuatan yang dilarang keras baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Perbuatan ini adalah salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan). Dalam KUHP, penipuan diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Rumusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP menurut Fiqh Jinayah. 2. Bagaimana relevansi antara sanksi dalam fiqh jinayah dengan sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah; 1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP menurut Fiqh Jinayah. 2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara sanksi dalam fiqh jinayah dengan sanksi tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa penipuan didefinisikan sebagai perbuatan curang (bedrog). Penipuan adalah rangkaian kebohongan (tipu muslihat) yang dilakukan dengan merugikan orang lain. Penipuan merupakan cara memakan harta orang lain dengan jalan batil (tidak dibenarkan). Dalam pasal 378 KUHP, penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Metodelogi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu content analisis (analisis isi). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunaan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara kepustakaan. Dalam sudut pandang fiqh jinayah, penipuan digolongkan pada jarimah ta’zir. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa penipuan tidak termasuk pada kategori jarimah hudud dan qishash-diyat yang jumlahnya sudah ditentukan. Dengan demikian tindak pidana penipuan dikenakai sanksi ta’zir. Sanksi ta’zir tidak memiliki beberapa macam, seperti: hukuman mati, penjara, jilid, denda, teguran, dan lain-lain. Sanksi ta’zir diserahkan kepada Ulil Amri dalam menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku jarimah dengan pertimbangan nilai-nilai kemaslahatan. Dalam Pasal 378 KUHP, dirumuskan terhadap penipuan dikenai sanksi pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara dalam fiqh jinayah, penipuan dikenai sanksi ta’zir. Namun demikian, sebagaimana telah diketahui bahwa sanksi ta’zir meliputi: hukuman mati, penjara, jilid, denda, dll. Penjatuhan hukuman tersebut juga disesuaikan dengan tingkat kejahatan pelaku. Maka dari itu, pelaku tidak hanya dapat dikenakan sanki penjara karena penipuan, akan tetapi dimungkinkan dapat dijatuhi hukuman lain bahkan hukuman mati. Dengan demikian sanksi yang ditentukan dalam KUHP Pasal 378 yaitu berupa pidana penjara paling lama empat tahun menjadi tidak relevan apabila kejahatan penipuan yang dilakukan si pelaku mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah dan tergolong kepada kejahatan yang sangat berat dan berdampak besar