Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum bagi penjual dan pengedar minuman beralkohol yang terdapat dalam perda Kota Tangerang nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan penjualan dan pengedaran minuman beralkohol

Minuman beralkohol adalah salah satu penyebab tindakan kriminalitas. Di Kota Tangerang disinyalir cukup banyak tindakan kekerasan, pembunuhan, dan kriminalitas lainnya yang dilakukan oleh pelaku yang sedang dalam keadaan tidak sadar karena mengkonsumsi minuman beralkohol. Di samping itu minuman keras diharamkan oleh ajaran agama Islam dan dapat merusak otak manusia. Dengan latar belakang masalah itulah maka diterbitkan Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tentang Pelarangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol. Akan tetapi, lahirnya Perda tersebut belum diketahui implementasinya serta efektivitasnya dalam mengurangi peredaran dan penjualan minuman beralkohol sehingga tindakan kriminalitas dapat dikurangi sedemikian rupa. Dengan latar belakang masalah tersebut diajukan tiga pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana implementasi Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penjualan dan Peredaran Minuman Beralkohol? (2) bagaimana efektivitas pelaksanaan Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005? (3) Bagaimana tinjauan hokum pidana Islam terhadap sanksi hokum bagi penjual dan pengedar minuman beralkohol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban tiga permasalahan tersebut. Dalam hukum pidana Islam jarimah dibagi dua, yaitu jarimah hadd dan jarimah ta’zir. Jarimah hadd adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya sudah ditetapkan oleh nash Al-Qur’an dan al-Sunnah, sedangkan jarimah ta’zir bentuk dan jenisnya ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau penguasa, yakni hakim. Jarimah ta’zir merupakan jarimah yang banyak kesesuaian dengan berbagai sanksi hokum yang ada di Indonesia. Bentuk sanksi hukumnya adalah penjara dan denda. Penelirian ini dilakukan dengan metode studi kasus dan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian terhadap peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu hokum di wilayah tertentu, yang kemudian dianalisis secara normatif. Sumber data primernya adalah Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 dan pera petugas Satpol PP Kota Tangerang, sedang sumber data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan. Data yang terkumpul dianalisis setelah diklasifikasi dan ditafsirkan dengan metode analisis ini. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 dilakukan dengan sosialisasi, proses razia minuman beralkohol, penyitaan dan pemusnahan. Implementasi yang dilakukan cukup efektif dengan indikator semakin berkurangnya penjualan dan pengedaran minuman beralkohol. Dalam persepektif hokum pidana Islam sanksi hukum bagi penjual dan pengedar minuman beralkohol yang terdapat di dalam Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 yaitu dikurung maksimal tiga bulan atau denda maksimal lima juta rupiah termasuk kepada jarimah ta’zir, karena penentuannya bergantung kepada kebijakan hakim, sedangkan denda termasuk kepada diyat atau ganti rugi