Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah untuk Istri yang diceraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Talaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan istri tidak lagi halal bagisuaminya, dan Islam membeerikan haq talak tersebut kepada suami saja. Salah satu akibat dari terjadiny aperceraian adalah isteri menjalani masa iddah, Hukum iddah adalah wajib bagi seorang isteri yang ditalak suaminya, dan suami wajib memberikan mut’ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, antara lain adalah: Untuk mengetahui ketentuan hokum Islam tentang pemberian nafkah bagi istri yang diceraikan, Untuk mengetahui Mengapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 mengenai nafkah istri akibat perceraian berbeda dengan hokum Islam, Untuk mengetahui kelayakan dan kepatutan (ma'ruf) pemberian nafkah dari suami kepada istri yang diceraikan. Penelitian ini merupakan penelitian library research yang menggunakan pendekatan normative-yuridis. Adapun jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, data perimer berupa peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan langsung dengan objek bahasan dan karya-karya lain seperti jurnal, skripsi, majalah-majalah yang berkaitan dengan yang diteliti, Adapun dalam pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut : Studi kepustakaan (library research)yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku / literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, digunakan metode content-analysis yaitu adanya perkawinan yang sah, dasar hokum nafkah, kadar nafkah, sampai pemberian nafkah akibat terjadinya perceraian. Hasil penelitian ini adalah : Ketentuan hukum Islam Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberika nmut’ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang akibat hukum perceraian bagi Pegawai Negri Sipil berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam karana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah ketentuan untuk Pegawai Negri Sipil Sebagai unsure aparatur negara, abdi negara, dan abdi ma-syarakat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya di-harapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga atau keluarganya. Kelayakan dan kepatutan (ma'ruf) pemberian nafkah darisuami kepada istri yang diceraikan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini menurut ulama fiqih, tidak harus miliki sendiri melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu memiliki sendiri