Tinjauan fatwa DSN no. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (Ta’widh) pada produk KPR indensya BTN Ib melalui akad Istishna’ di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung

Ganti rugi (ta’widh), adalah sebagai bentuk proses ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atas biaya yang telah dikeluarkan karena terjadinya penundaan pelunasan dalam pembiayaan KPR Indensya BTN iB melalui akad istishna’ oleh nasabah. KPR Indensya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad istishna’ (pesanan) diperuntukkan bagi pemohon yang akan membeli rumah dari bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari pesanan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1). Mekanisme pembayaran ta’widh pada produk KPR Indensya BTN iB melalui akad Istishna’ pada Bank BTN Syariah Cabang Bandung. (2). Implementasi fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi pada produk KPR Indensya pada Bank BTN Syariah Cabang Bandung. Penelitian ini berawal dari luasnya pengertian ganti rugi (ta’widh) dalam fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 untuk diterapkan secara langsung dilapangan, khususnya dalam Pelaksanaan Pembiayaan KPR Indensya BTN iB Melalui Akad Istishna’ Di BTN Syariah Cabang Bandung, dan untuk mengetahui kesesuaian antara fatwa dengan praktek dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian dimana peneliti menggambarkan dan menganalisa data-data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Dan juga teknik studi pustaka dengan cara mengumpulkan bahan, memplejarai teori-teori yang berhubungan dengan ganti rugi (ta’widh). Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme pembiayaan KPR Indensya BTN iB melalui akad istishna’ (pesanan) adalah pembiayaan yang menyangkut 3 pihak namun yang terjadi dilapangan sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam fatwa DSN MUI mengenai ketentuan pembayaran, ketentuan barang, dan ketentuan mengenai hukum pembiayaan istishna’. Dan penentuan ganti rugi (ta’widh) dalam produk KPR Indensya di BTN KCS Bandung kurang sesuai dengan fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh) dalam ketentuan khusus point 3: karena adanya penentuan ganti rugi ini dicantumkan terlebih dahulu di dalam akad karena itu termasuk dalam kategori gharar (ketidakpastian) karena ta’widh merupakan sebagai bentuk proses ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan. Implementasi fatwa DSN terhadap pembiayaan KPR Indensya BTN iB melalui akad istishna’ (pesanan) adalah ganti rugi yang diterima dalam transaksi LKS dapat diakui sebagai hak pendapatan bagi pihak yang menerimanya, jumlah ganti rugi besarnya harus tetap dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak, besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad