Pemahaman hakim terhadap alat bukti saksi yang tidak memiliki nilai pembuktian dalam penyelesaian perkara syiqaq di Pengadilan Agama Sumedang

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukannya oleh hukum positif. Hukum positif di bidang perkawinan di Indonesia sejak 2 Januari 1947 adalah Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut. Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami isteri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami isteri putus karena perceraian. Apabila hal ini terjadi, hak yang ada pada suami dan isteri sama dalam cara memutuskan perkawinannya. Mereka mempunyai hak yang sama yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, di antara alas an perceraian yang diajukan oleh isteri adalah “syiqaq”. Menurut M. Yahya Harahap apa yang di katakana syiqaq telah dirumuskan dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 1989 jo. UU No.23 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 di mana dikemukakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri