Penetapan pengadilan Agama Sumedang Nomor 60/Pdt.P/2012/PA.SMD tentang Dispensasi Kawin hubungannya dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai batas umur minimum perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tetapi di sisi lain Pasal 7 ayat (2) membolehkan adanya dispensasi dalam perkawinan. Salah satu perkara mengenai dispensasi kawin adalah penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd yang amar penetapannya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Penetapan tersebut bertolakbelakang dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sumber hukum, duduk perkara serta dasar pertimbangan hukum dan metode penemuan hukum Majelis Hakim serta kaitanya dengan UU perlindungan anak. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian analisis isi (content analysis) yang difokuskan pada penetapan pengadilan dan peraturan perundang-undangan dengan analisis data kualitatif. Mengenai batas usia perkawinan memiliki perspektif yang berbeda jika dipandang dari peraturan yang sudah ada diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Perdata, Fiqh dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Banyaknya aturan mengenai batasan usia perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga peran hakim menjadi sangat penting dalam menerapkan hukum pada suatu perkara agar tercipta kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan untuk kemaslahatan umum. Berdasarkan analisis penulis terhadap penetapan No:60/Pdt.P/2012/PA.Smd menunjukkan duduk perkara bahwa anak Pemohon I yang berumur 17 tahun 5 bulan dengan anak Pemohon II yang berumur 14 tahun 5 bulan, keduanya terlihat sangat dekat sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, keluarga kedua belah pihak khawatir anak mereka terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama. Hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan dasar hukum yang merujuk pada kaidah fiqh. Selanjutnya, sumber hukum yang menjadi landasan Majelis Hakim yaitu Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah fiqh serta kemaslahatan umum. Metode penemuan hukum Majelis Hakim yaitu menggunakan metode argumentasi dengan cara melakukan penyempitan hukum berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pemberian dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur menimbulkan akibat hukum yaitu adanya perubahan status anak menjadi orang dewasa, sehingga hak-hak dasar anak yang sebelumnya dijamin dan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tidak berlaku lagi. Dalam hal ini terdapat persamaan dengan Penetapan PA Sumedang No: 60/Pdt.P/2012/PA.Smd tentang dispensasi kawin