Perlindungan hukum bagi anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran dihubungkan dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Akta kelahiran perlu dimiliki oleh setiap anak dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak anak dan untuk menyelenggarakan kepastian hukum seutuhnya serta untuk menghindari perlakuan diskriminasi terhadap anak. Diperlukan perlindungan hukum untuk sebuah jaminan agar seluruh anak Indonesia memperoleh akta kelahiran. Pencatatan akta kelahiran sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran membuktikan bahwa pencatatan kelahiran belum sepenuhnya terlaksana, apalagi bagi mereka yang tergolong anak terlantar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi anak terlantar di Kota Bandung untuk memperoleh akta kelahiran, untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum dan untuk mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi agar kepastian hukum bagi setiap penduduk terlaksana sepenuhnya. Konsep kerangka pemikiran penelitian ini bertitik tolak kepada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai subjek hukum, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 ayat (2) dan (3) International Covenant on Civil and Political Rights, dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode dekskriptif-analitis yaitu memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang keadaan objek yang diteliti yaitu anak terlantar dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, penelitian ini dilakukan di Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dan Dinas Sosial Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa perlindungan hukum bagi anak terlantar belum terwujud karena masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran terutama anak terlantar. Kendala yang dihadapi adalah prosedur yang rumit, belum terbentuknya Tim Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil serta tingkat kepedulian masyarakat yang minim. Sementara upaya yang dilakukan adalah penyederhanaan pasal yang berisi prosedur rumit, mengajukan usulan kepada Walikota Bandung agar memberikan SK (surat keputusan) mengenai pembentukan Tim Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil dan meningkatkan kepedulian masyarakat