Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 289 Tahun 2011 tentang Pelaku Persetubuhan dengan Anak di Bawah Umur Hubungannya dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kejahatan kesusilaan merupakan suatu kejahatan luarbiasa karena dampak dari kejahatan ini sungguh sangat besar antara lain merusak masa depan korban kejahatan tersebut, rusaknya moral pelaku, bahkan dapat berakibat pada lunturnya harkat dan martabat sebuah Negara di mata Negara lainnya. Kejahatan kesusilaan marak terjadi di Negara ini. Modus dan motifnya pun beragam. Kejahatan kesusilaan ini dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan. Padahal peraturan yang mengatur tentang kesusilaan ini cukup banyak diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bertitik tolak pada realitas seperti yang diungkapkan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang kejahatan kesusilaan ini. Maka dari itu, pada karya tulis ini penulis membahas tentang sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 289/Pid.B/2011/PN.Bdg. Yang menjadi fokus penelitian adalah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan besaran vonis pidana dalam putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, faktor-faktor penyebab, upaya pencegahan dan penanggulangan serta perlindungan hukum bagi korban kejahatan kesusilaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan case study. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berupa putusan perkara pidana Nomor 289/Pid.B/2011/PN.Bdg. Subyek yang diteliti lebih dipandang sebagai informan yang akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka, lalu dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan, di dalam putusan perkara tersebut terdapat beberapa keganjilan yaitu dari segi hukuman yang di berikan kepada terdakwa sangat tidak memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan apa yang dialami korban. Sebagaimana kita ketahui putusan hakim adalah puncak dari nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta penguasaan hukum dan fakta, jadi harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. Pada pertimbangan putusan perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur tersebut dalam hal ini ternyata hakim belum mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis, serta seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat