Pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung no 02 tahun 2004 pasal 14 terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian serta penyediaan pangan. Namun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan sektor industri maka kebutuhan akan lahan non-pertanian semakin banyak sehingga alih fungsi lahan pertanian harus dikendalikan. Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya permasalahan dalam pengendalian alih fungsi alah pertanian di Kecamatan Cibiru Kota Bandung seperti pembangunan perumahan diatas lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peratuan pembangunan perumahan selain itu Kecamatan Cibiru telah dijadikan sebagai kawasan intensifikasi lahan pertanian pangan tetapi fakta di lapangan sebanyak 20 ha lahan sawah telah beralih fungsi ke non-pertanian. Penulis menduga disebabkan karena kurang optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Pasal 14. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap pengendalian baik secara parsial (satu persatu) maupun secara simultan (bersama-sama). Untuk implementasi kebijakan, penulis menggunakan teori dari Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur kebijakan. Sedangkan untuk mengukur pengendalian, penulis menggunakan teori menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu perizinan, pengawasan dan penertiban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan stastik inferensial, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan angket. Teknik pengambilan sampel menggunakan Cluster Random Sampling, dari 403 populasi setelah dihitung menjadi 80 responden. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah korelasi dan regresi. Dengan menggunakan metode korelasi dan regresi dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi berpengaruh positif sebesar 51,984%. Sumber daya berpengaruh positif sebesar 34,339%. Disposisi berpengaruh positif sebesar 40,704% dan struktur birokrasi berpengaruh positif 29,16% terhadap pengendalian. Secara simultan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh positif terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebesar =48,581%, yang berarti pengaruh implementasi kebijakan terhadap pengendalian sebesar 48,581%, sedangkan sisanya sebesar 51,419% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini