Pelaksanaan jaminan fidusia pada pembiayaan murabahah di Bank Mandiri Syariah Cabang Tasikmalaya

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakannya tersebut tetap dalam penguasaan pemillik benda itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengenai pelaksanaan jaminan fidusia pada pembiayaan murabahah di bank mandiri syariah cabang tasikmalaya. Penelitian ini berpijak dari kerangka pemikiran bahwa Lembaga jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang dianggap menguntungkan, karena benda bergerak yang menjadi objek jaminannya tetap dapat digunakan untuk kegiatan debitor (nasabah). Objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak saja tetapi juga benda tidak bergerak. Oleh karena itu lembaga jaminan fidusia lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana dengan cara pembiayaan (kredit). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun sumber data primernya adalah para pegawai bank mandiri syariah cabang tasikmalaya, dan dokumen bank mandiri syariah yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah. Data sekundernya berupa buku-buku tentang jaminan fidusia dan buku fiqih muamalah yang membahas tentang jaminan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksananan jaminan fidusia pada pembiayaan murabahah di bank mandiri syariah cabang tasikmalaya adalah bank mengikuti aturan imam Hanafi Menurut marketing bank Mandiri Syariah cabang Tasikmalaya, jika bank mengikuti aturan menurut Ulama Maliki atau mengikuti konsep gadai pada umumnya hal ini dapat menghambat usaha yang dilakukan oleh pengguna dana, apabila barang yang menjadi jaminan tersebut merupakan barang yang digunakan untuk usahanya. Pendapat madzhab Hanafi tampaknya lebih relevan untuk saat ini atas dasar pertimbangan efektiftas dan efisiensi proses penjaminan. Menurut Wahbah Zuhaili, maksud keharusan penguasaan objek rahn tersebut bukan semata-mata aturan syariah yang bersifat “harus diterima apa adanya”, tetapi tujuannya adalah untuk menjamin kreditur yang menerima barang jaminan agar merasa tenang dan percaya piutangnya akan dikembalikan. Oleh karena itu, jika meliputi bukti surat atau sertifikat kepemilikan barang jaminan telah mampu menjamin kepercayaan dan ketenangan kreditor maka sah hukumnya