PENANGANAN ILLEGAL FISHING OLEH STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Sebagai upaya untuk mengawasi dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dari illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia, maka pemerintah membentuk satu instansi yang bernama stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan illegal fishing yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kabupaten Tahuna. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan illegal fishing yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Tahuna berupa pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan serta pencegahan terhadap praktek illegal fishing baik yang dilakukan oleh kapal lokal maupun kapal asing. Akan tetapi penanganan yang dilakukan tersebut relatif belum dapat mengatasi persoalan tersebut dibuktikan dengan data dimana setiap tahunnya kasus illegal fishing ini masih terus terjadi bahkan cenderung mengalami peningkatan khususnya di wilayah Sulawesi utara. Hal tersebut terjadi karena Stasiun PSDKP Tahuna mengalami hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana yang dimiliki, anggaran, serta koordinasi antar penegak hukum. Oleh karena itu pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan dari segi personil, sarana prasarana, koordinasi dengan negara-negara tetangga dan instansi yang terkait serta penegakan hukum yang selama ini hanya sebatas penangkapan. Hal itu terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan aksi Illegal fishing. Kata Kunci: Illegal Fishing, Stasiun PSDKP Tahuna  ABSTRACTIn an effort to monitor and protect marine and fishery resources from illegal fishing that occurs in Indonesian waters, the government has established an agency called the Marine and Fishery Resources Monitoring Station (PSDKP). This study aims to find out how to handle illegal fishing carried out by the Tahuna District PSDKP Station. This research is a field research. Data was collected by interview and documentation methods. The analysis was carried out qualitatively, then the data was described descriptively. The results of the study indicate that the implementation of the handling of illegal fishing carried out by the Tahuna PSDKP Station is in the form of supervision, inspection, investigation and prevention of illegal fishing practices, both carried out by local vessels and foreign vessels. However, the handling carried out is relatively unable to overcome this problem as evidenced by the data where every year cases of illegal fishing continue to occur and even tend to increase, especially in the North Sulawesi region. This happened because the Tahuna PSDKP Station experienced obstacles in the implementation of supervision, namely Human Resources (HR), owned infrastructure, budget, and coordination between law enforcers. Therefore, the implementation of supervision needs to be improved in terms of personnel, infrastructure, coordination with neighboring countries and related agencies as well as law enforcement which so far has only been limited to arrests. It proved unable to effectively stop illegal fishing. Keywords: Illegal Fishing, PSDKP Tahuna Statio