Legalitas lembaga amil zakat dalam hukum Islam dan perundang - undangan di Indonesia (studi kasus Baznas Kota Tangerang Selatan)

Melaksanakan zakat merupakan salah satu dari kewajiban umat muslim. Sebagai pengelola zakat yang diakui oleh agama dan negara sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2011. Bahwa pengelola (amil) zakat yang sah adalah pekerja yang diangkat oleh imam (pemerintah).maka setiap pegawai zakat yang berada di provinsi,kabupaten swasta dan Masyarakat (amil tradisional) harus mendapat legalitas dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan harta zakat. tujuan diharuskan setiap pegawai zakat mendapat legalitas supaya dalam tata kelola pengelolaan harta zakat menjadi lebih bagus, terstruktur dan selalu dalam pengawasan pemerintah sehingga tujuan haqiqi dari kewajiban zakat tercapai yaitu menjadi negara yang madani dan terlepas dari kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas lembaga amil zakat dalam perpesktif hukum Islam dan Peraturan Perundanganundangan tentang pengelolaan zakat sebagai salah satu faktor pendorong bagi amil mendapat kebebasan dalam pengelolaan zakat yang yang dibatasi dengan hukum Islam dan peraturan tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif,yang menggambarkan mengenai peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan kemudian dianalisis kembali untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, yang beralamat di Jl. Benda Barat XIV Blok C.32 No. 8 Pamulang Permai II Pamulang Tangerang Selatan pada bulan Maret 2018. Hasil dari penelitian ini dapat digambarkan bahwa BAZNAS adalah merupakan suatu lembaga pemerintah baik tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten yang mempunyai legalitas yang jelas. Setiap pengelola zakat (amil) yang berbentuk perseorangan atau berbentuk lembaga wajib mendapat legalitas dari Imam atau pemerintah setempat supaya mendapat kepastian hukum. Tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan dalam kewajiban mendapat legalitas pengelola zakat