Pembubaran ormas dalam bingkai negara hukum Indonesia

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, serta melihat relevansi dari mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dengan konsep negara hukum. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif, dengan pendekatan penelitian normatif-doktriner, di mana unsur-unsurnya adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach), yang digunakan dalam mengetahui mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di negara Indonesia, serta kesesuaiannya dengan konsep Negara Hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan didalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan pra dan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, dalam hal ini mekanisme yang lebih sederhanakan diantaranya, pemberian surat peringatan yang hanya diberikan sebanyak satu kali, dengan jangka waktu tujuh hari dan hilangnya jalur litigasi didalam pembubaran organisasi kemasyarakatan khususnya berbadan hukum, serta terdapat inkoherensi pembubaran organisasi kemasyarakatan khususnya berbadan hukum didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dengan konsep negara hukum