Pemikiran hukum Islam di kalangan gerakan muslim indonesia: studi kasus hak-hak perempuan

Penelitian ini membahas pemikiran hukum Islam di kalangan gerakan muslim Indonesia terkait hak-hak perempuan. Gerakan muslim yang diteliti: NU, Muhammadiyah, Salafi dan HTI. Hak-hak tersebut, yakni hak kepemimpinan, akses pendidikan dan ekonomi, pekerjaan, serta setara bagi waris, nasab anak luar nikah dan politik. Ditemukan, pemikiran hukum Islam fatwa ulama NU-Muhammadiyah cenderung moderat-progresif, berbeda dalam hukum hak waris, status nasab anak luar nikah, Muhammadiyah cenderung konservatif-literal. Sebaliknya, pemikiran hukum Islam ulama Salafi-HTI cenderung konservatif-literal dalam kepemimpinan, tetapi dalam hak pendidikan dan ekonomi, HTI cenderung moderat-progresif. Hukum hak pekerjaan juga berbeda, HTI cenderung moderat-progresif, Salafi tetap konservatif-literal. Fatwa hukum Salafi-HTI cenderung konservatif-literal dalam hukum hak setara bagian waris dan hak nasab anak luar nikah. Berbeda kembali dalam hak politik, Salafi sangat konservatif-literal, HTI cenderung moderat-progresif. Golongan konservatif-tekstual melihat hak perempuan (HAM) produk barat yang tidak islami. Moderat-progresif berfikir substantif dan moderat, HAM perempuan sesuai Islam dan shar?i Penelitian ini sependapat dengan Asma Barlas (2005), bahwa ajaran Islam anti teori patriarki dan menolak dikotomi jender laki-laki dan perempuan. Argumen ini sesuai dengan Mohsin Araki (2005), dan Nasaruddin Umar (2003). Penelitian ini juga sependapat dengan Siti Ruhaini Dzuhayatin (2015) bahwa rezim gender dalam sudut pandang di organisasi misalnya, didukung landasan teologis serta perilaku kolektif dari superioritas di keluarga yang berkembang dalam kebijakan sosial dan publik. Dalam penelitian diskursus Islam moderat-progresif dan konservatif-literal ini menggunakan teori maqa>s}i>d shari>?ah (tujuan-tujuan shari>?ah) Imam Syatibi dalam tiga level: al-d}aru>riyya>t, al-ha>jiyya>t, dan al-tahsiniyya>t. Prinsip utama maqa>s}id shari?ah tersebut adalah menciptakan pemahaman serta implementasi hukum baik berupa fatwa maupun regulasi yang maslahat, kesetaraan dan keadilan serta menolak kerusakan (mafsadat). Adapun data primer penelitian ini bersumber dari hasil analisis fatwa Salafi dan kitabnya, al-Fata>wa> al-Nisa>iyah, Fatwa Lajnah Daimah dan fatwa HTI serta wawancara informan HTI oleh Juru Bicara Muslimah HTI, Iffah Ainur Rochmah dan kitabnya, Niza>m al-Isla>m, Mafa>him Hizbu Tahri>r. Maupun fatwa LBM NU serta Kyai NU, fatwa Tarjih-Tajdid Muhahammadiyah serta wawancara Ketua Umum Nasyiatul Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini berikut Ketua Bidang Hukum dan HAM, Atiyatul Ulya. Sedangkan sumber sekunder adalah regulasi internasional: Cedaw 1979, DUHAM 1948 dan Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2000 serta regulasi nasional: Inpres PUG/2000, perda-perda shari>?ah, UU HAM No. 39/1999, UUD 1945, dan sejumlah regulasi yang mengatur HAM perempuan)