DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Pada Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)

ABSTRAK DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidak jangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk. Hal itu menyebabkan terjadinya kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah, dimana masyarakat yang posisinya relatif jauh dengan pusat pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tanggamus memekarkan sebuah Kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Kelumbayan yang merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Cukuh Balak. Dimana tujuan dari pemekaran ini untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat Kelumbayan. Akan tetapi masih terlihat, masyarakat yang mengeluh tentang mekanisme pelayanan yang diterima. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana kantor Kecamatan Kelumbayan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analisis dalam bentuk angket. Dimana penulis menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti, melalui teknik pengumpulan data, yang meliputi wawancara, dokumentasi dan koesioner. Sedangkan lokasi penelitianya adalah di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik dan faktor pendukung dan penghambat pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan 3 hal, pertama kondisi pelayanan publik setelah pemekaran menjadi jauh lebih baik di bandingkan dengan kondisi sebelum adanya pemekaran kecamatan. Kedua, factor�faktor yang mempengaruhi di dukung oleh pemerintahan dan masyarakat, dimana pemerintahan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat baik dari segi pelayanan administrasi penduduk maupun pembangunan sebagai penunjang kemajuan ekonomi masyarakat dan wilayah. masyarakat mendukung dengan cara ikut serta berpartisipasi dalam rangka mewujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik. Ketiga, budaya kerja di terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu professional, amanah serta menjaga etos kerja sehingga memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada masyarakat dalam menerima layanan. Kata kunci : Dampak pemekaran, pelayanan public, ekonomi isla