IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI (SIMPATIK) DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri)

Ozzytha Phillothra, Agus Yulianto, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   e-mail: ozzythaphllthr@student.ub.ac.id   ABSTRAK  Penelitian ini membahas tentang pelayanan publik pelaksanaan Sistem Perizinan Satu Pintu (SIMPATIK) dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah sebagai pelayanan publik. Dengan adanya perkembangan didunia teknologi, pemerintah daerah membuat website yang bertujuan untuk mengembangkan konsep electronic government. Dalam hal meningkatkan pelayanan publik dalam bidang perizinan, DPMPTSP Kabupaten Kediri melahirkan layanan SIMPATIK (Sistem Informasi Perizinan Satu Pintu Kabupaten Kediri). Dengan adanya SIMPATIK diharapkan dapat membantu pegawai DPMPTSP Kabupaten Kediri dan masyarakat yang akan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena dapat diakses kapan dan dimana saja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Data primer diambil dengan melakukan wawancara dan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi dari SIMPATIK belum berjalan sempurna, dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan tidak melalui website SIMPATIK. Serta terdapat hal-hal lain seperti hambatan eksternal yang dinilai kuranya pengetahuan masyarakat tentang website SIMPATIK dan hambatan internal yaitu kurangnya jumlah pegawai DPMPTSP yang menguasai tentang teknologi, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Kata kunci: pelayanan publik, electronic government, izin mendirikan bangunan   ABSTRACT This research discusses public services regarding the one-stop permit service system (henceforth referred to as SIMPATIK) in the issuance of building permits (henceforth referred to as IMB). This public service is intended to meet the need in services for the people for goods and services and/or administrative services provided by the government as part of public services according to the current laws. The government initiated a website aiming to develop the concept of electronic government. To improve public services in permit issuance, One Stop Capital Investment and Integrated Services (henceforth referred to as DPMPTSP) in the Regency of Kediri provided SIMPATIK that is expected to ease people in the regency in the issuance of building permits since this program is accessible at any time anywhere. This research employed empirical juridical, and sociological approaches commonly referred to as field observation. Primary data were taken from interviews and the secondary data were from library research. The research results reveal that SIMPATIK has not been optimally implemented since most people do not use the website SIMPATIK to process their building permit issuance. Moreover, there are still external impeding factors where people are not familiar with the SIMPATIK website, while a shortage of staff who master the technology in DPMPTSP and limited infrastructure and facilities are some other internal issues impeding the approach. Keywords: public service, electronic government, building permi