UPAYA HUKUM DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PASCA PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XIX/2021

Muhammadr Rosa Sya’Roni, Sihabudin, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ronidozer5@student.ub.ac.id   ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah, terdapat kekosongan regulasi mengenai tata cara upaya kasasi hukum terhadap putusan PKPU pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021. Berdasarkan Permohonan atas Putusan MK Nomor 23/PUU- XIX/2021 yang diajukan oleh PT Yoeman Sarana Sembada dilatar belakangi adanya kerugian hak Pemohon akibat tidak dibukanya upaya hukum terhadap Putusan PKPU yang mengalami kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum oleh hakim dalam UU Kepailitan dan PKPU. Pertimbangan hukum hakim menilai bahwa perlu dibuka upaya hukum yakni upaya hukum kasasi atas Putusan PKPU ke pengadilan tingkat lebih tinggi, hal ini bertujuan agar setiap kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Akibatnya terdapat kekosongan aturan mengenai tata cara upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU. Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 mengamanatkan MA segera membuat regulasi tentang tata cara upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU. Penelitian bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi produk hukum MA yang perlu dibentuk sebagai pengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk melakukan pengkajian prinsip-prinsip dan norma dalam penerapan hukum Kepailitan dan PKPU. Bentuk produk hukum MA yang sesuai untuk mengisi kekosongan regulasi tata cara upaya hukum kasasi adalah membentuk sebuah Peraturan Mahkamah Agung dengan mengatur syarat dan berkas yang perlu dipenuhi, batasan kewenangan hakim, tahap persidangan. Kata Kunci: PKPU, Upaya Hukum, Kasasi   ABSTRACT This research studies the legal loophole regarding the procedures taken in the settlement of a case at the cassation level regarding the decision of the Suspension of Debt Payment Obligation (henceforth referred to as PKPU) upon Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 as requested by PT Yoeman Sarana Sembada concerning the loss spoiling the right of the applicants due to no chance for legal remedies to take place following the Decision of PKPU that inappropriately implemented the law by the Judge as in Bankruptcy law and PKPU. The consideration made by the judge implies that the legal remedies at the cassation level need to be given at a higher court to fix the errors or negligence. This issue, however, has left a legal loophole regarding the procedures of the legal remedies at the cassation level upon the PKPU decision. The Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 mandated that Supreme Court should immediately make the regulations concerning the procedures of case settlement at the cassation level following the decision of PKPU. This research aims to analyze and identify the legal product of the Supreme Court required to fill the loophole. With normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches, this research suggests that the relevant legal product made by the Supreme Court to fill the loophole of the regulation mentioned above is by making Supreme Court Regulation and organizing the requirements and files that need to be submitted, the scope of the authority of the judge, and trial.    Keywords: suspension of debt payment obligation (PKPU), legal remedies, cassation &nbsp