PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA DPRD PEREMPUAN KOTA PALOPO TAHUN 2019-2020 (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)

ABSTRAK Skripsi dengan judul Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan Kota Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh Siyasah) oleh Dian Pratiwi Ansar Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara di bimbing oleh Bapak H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Nirwana Halide, S.H.I., M.H., selaku pembimbing kedua. Penelitian ini dilatar belakangi ketentuan yang dijelaskan dalam Undang�Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 tersebut bahwa setiap warga Negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan semua warga Negara berhak mendapatkan hak-hak nya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warganegara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peran perempuan dalam lingkup perwakilan rakyat, serta pandangan Islam mengenai kepemimpinan perempuan yang dikupas dalam fiqh siyasah. Penulisan ini dikembangkan dengan berorientasi pada pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilanjutkan dengan analisis data melalui 3 tahapan (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan. Berlandaskan metode tersebut hasil penelitian ini menunjukkan peran anggota DPRD perempuan dalam lingkup pemerintahan diantaranya menampung aspirasi dan menyampaikan hingga memperjuangkan hak rakyat, menyusun rancangan peraturan daerah bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya. Berperan dalam memberikan pertimbangan serta ikut berperan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Membangun dan membuat program pemberdayaan bagi perempuan dan anak jalanan. Selain itu, Tinjauan Fiqh Siyasah tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan di DPRD Kota Palopo berpacu pada hadis dan alqur’an diantaranya pandangan hadis-hadis shahih dari ulama-ulama mazhab Maliki, Syafi’i dan Imam Ahmad yang kontra dengan perempuan menduduki kepemimpinan dan dunia politik, sementara imam Hanafi membolehkan perempuan terjun langsung dalam dunia politik dengan berpegang teguh pada konteks firman Allah dan juga pengkajian hadis nabi, tanpa melupakan kodrat perempuan yang sesungguhnya. Kata Kunci: Partisipasi Politik Anggota Dewan Perempuan, Perspektif Fiqh Siyasa