PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PAILIT ATAS SITA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH KURATOR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SITA PIDANA YANG MELEKAT PADA OBJEK SITAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN

Proses kepailitan tidak hanya melibatkan sita umum saja akan tetapi juga beberapa sita lainnya yang sudah barang tentu membawa pengaruh pada proses tersebut, ketidakjelasan bagaimana sebenarnya sita pidana atas sita umum dalam harta pailit ditambah lagi terkait dengan pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur atas sita umum yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan adanya sita pidana yang melekat pada objek sitaan. Rumusan masalah dalam Penelitian adalah mengenai status dan kedudukan benda yang menjadi sitaan dalam perkara pidana apabila Debitor dinyatakan pailit, perlindungan hukum terhadap kreditur kepailitan atas sita umum yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan adanya sita pidana yang melekat pada objek sitaan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kurator atas adanya sita umum dalam kepailitan dimana melekat pula sita pidana terhadap objek sitaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan atau memberikan solusi berupa perlindungan hukum terhadap kreditur kepailitan atas sita umum yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan adanya sita pidana yang melekat pada objek sitaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder, data dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data diperoleh kesimpulan di tengah kondisi minimnya aturan yang menegaskan kedudukan barang yang menjadi objek perkara pailit antara sita umum atau sita pidana seharusnya pengadilan menjadi pintu untuk meluruskan persoalan tumpang tindih terhadap barang yang dilekatkan sita umum dan sita pidana. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator lebih terjamin dari perlindungan debitor pailit itu sendiri dimana kreditor dapat melakukan permohonan perlawanan kepada hakim pengawas apabila terdapat perbuatan hukum yang merugikan harta pailit yang di lakukan oleh kurator. Kurator berdasarkan kewenangan dan tugasnya dalam membereskan dan mengelola aset boedel pailit dapat mengajukan gugatan praperadilan terhadap pembatalan terhadap barang yang diletakan sita pidana dengan dasar tindakan Penyidik yang tidak meminta persetujuan Hakim Pengawas dalam meletakkan sita pidana di atas boedel pailit, dinilai tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan telah adanya hubungan hukum antara benda tersebut dengan pranata kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU. Kata Kunci : Perlindungan hukum Kreditur, sita umum, boedel pailit