PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI PASAL 2 PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 98/Pdt/2022/PA.Smg)

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, di mana calon mempelai pria dan wanita hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang tidak menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah didasarkan pada Pasal 2 Perma 5 tahun 2019 yang mengatur mengenai asas-asas: Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hokum