OTONOMI PEREMPUAN ATAS TUBUH DAN SEKSUALITASNYA: PERBANDINGAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang masih banyak terjadi di Indonesia. Data jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang ditampilkan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) juga cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan menunjukkan Indonesia berada dalam situasi Darurat Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah dengan dibentuk suatu peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam mencegah kekerasan seksual dan melindungi perempuan korban kekerasan seksual, serta bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam mewujudkan otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan direktur LRC-KJHAM (Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), Nur Laila Hafidhoh, M.Pd, serta data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kurang maksimal dalam mencegah kekerasan seksual, melindungi perempuan korban kekerasan seksual, dan mewujudkan otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya karena hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, selain itu jenis kekerasan seksual yang diatur juga terbatas pada perkosaan dan pencabulan saja. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mampu mengakomodir kekurangan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena lebih rinci dalam mengatur jenis kekerasan seksual yang ada, sehingga lebih mampu mencegah kekerasan seksual, melindungi perempuan korban kekerasan seksual, dan mewujudkan otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya