ANALISIS UNDANG UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SARANA PELINDUNGAN DEBITUR DAN KREDITUR

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dilahirkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Debitur dan Kreditur. Dalam prakteknya di Indonesia putusan kepailitan yang diberikan tidak selalu memberikan perlindungan terhadap Debitur dam Kreditur. Sebagai contoh Putusan Hakim pengadilan Niaga terhadap kasus PT Telkomsel, PT Perindustraian Nyonya Meneer dan PT Batavia Air. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor yuridis apa saja yang menyebabkan tujuan kepailitan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagai Kreditur tidak tercapai. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa faktor yuridis yang menyebabkan tujuan kepaililitan untuk memberikan perlindungan terhadap debitur dan kreditur adalah faktor substansi/peraturan perundangan dan faktor struktur/penegak hukum