MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KLATEN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran, (2) pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, (3) Inventarisasi dan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran, (4) Pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan (5) Penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran di SMP Negeri 1 Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan objek manajemen sarana dan prasarana pembelajaran di SMP Negeri 1 Klaten. Subjek penelitian adalah: (1) Kepala sekolah, (2) Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, (3) beberapa guru (guru TIK, guru agama, guru IPA, dan guru olahraga), dan (4) peserta didik. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif (Interactive model of analysis) dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007: 333). Hasil dari penelitian ini mencakup lima tahap kegiatan manajemen sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Klaten, sebagai berikut: (1) Perencanaan, dilakukan dengan studi dokumen yang termuat dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). (2) Pengadaan, proses pengadaan dilakukan dengan melakukan pembelian dan juga dari proses hibah. Proses pembelian dilakukan dengan menggunakan dana yang dimiliki sekolah, bantuan dari orang tua murid, dana BOS, dan dari lembaga pendidikan. (3) Inventarisasi dan penggunaan, ditemukan bahwa SMP Negeri 1 Klaten menggunakan sistem pencatatan yang dikelompokan menjadi 3 bagian yaitu buku induk barang inventaris, buku golongan barang inventaris, dan buku catatan non-inventaris meskipun pada penerapannya masih belum berjalan dengan maksimal. Penggunaan barang dilakukan dengan cara peminjaman dan pengembalian barang. (4) Pemeliharaan, proses pemeliharaan inventaris dilakukan dengan membutuhkan semua pihak mulai dari guru, murid, dan beberapa pihak yang bersangkutan. (5) Penghapusan, Proses yang dapat dilakukan adalah melakukan pengajuan penghapusan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)