KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINDAKAN PENAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam penindakan penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk sumber data dengan pertimbangan tertentu bahwa sumber data tersebut adalah dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang sedang dipelajari. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa (1) Kebijakan pemerintah daerah untuk pertambangan ilegal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal penertiban atas pelanggaran Perda Tata Ruang, penertiban atas timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan, serta penertiban atas pelanggaran Perda Lingkungan Hidup, (2) Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam menindak para penamabang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir adalah masyarakatnya yang menjadi penambang ilegal sehingga tidak ada yang mau melapor dan menjadi saksinya. Selain itu kebijakan dari pemerintah pusat yang diteruskan ke pemerintah daerah juga belum ada untuk menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakya, (3) Pada penanganan jangka pendek, pemerintah bisa melakukan penindakan hukum yang tegas untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan bocornya penerimaan negara karena tidak adanya setoran kewajiban penerimaan negara dari pertambangan illegal Sementara untuk jangka panjang, Pemerintah dan Pemda (pemerintah daerah) mesti melakukan pembinaan kepada penambang rakyat agar penambang rakyat memperoleh perizinan pertambangan sehingga rakyat dapat menambang secara sah. Kata Kunci: kebijakan, pemerintah daerah, penindakan, penambangan emas ilegal