Resistensi masyarakat terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik (studi masyarakat Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen tahun 1442 Hijriah)

Resistensi dilakukan oleh masyarakat Desa Sikayu yang bekerja di kota-kota besar terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dimana peraturan kebijakan tersebut, masyarakat dilarang untuk mudik dan hanya kategori perjalanan seperti pengiriman logistik dan keperluan mendesak non mudik yang diperbolehkan. Bagi kategori perjalanan yang diperbolehkan, wajib membawa surat izin perjalanan tertulis serta surat bebas Covid-19. Namun, masyarakat Desa Sikayu banyak melakukan resistensi dengan melakukan mudik, tidak membawa surat sesuai ketentuan, dan tidak melakukan karantina. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wujud resistensi masyarakat Desa Sikayu terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Sikayu resistensi terhadap implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teruntuk pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian juga menggunakan dua jenis data yakni data primer dari sumbernya langsung dan data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung. Untuk kerangka teori yang digunakan untuk penelitian yakni teori resistensi dari James C. Scott dan teori perilaku politik dari Ramlan Surbakti. Hasil penelitian menunjukan pemerintah telah mengeluarkan peraturan kebijakan peniadaan mudik, teruntuk di Desa Sikayu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui pembentukan posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu, cetak banner, mendata pemudik, dan sosialisasi. Namun, peneliti juga menemukan bahwa tidak semua tanggungjawab dari pemerintah desa melalui posko penanganan Covid-19 selaku otoritas yang mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan kebijakan dilaksanakan sesuai kebijakan peniadaan mudik. Sebab posko penanganan Covid-19 Desa Sikayu memperbolehkan masyarakat Desa Sikayu untuk mudik dengan catatan mematuhi protokol kesehatan, membawa surat perjalanan, SWAB, dan melakukan karantina. Selain itu, ditemukan masyarakat melakukan wujud resistensi tertutup melalui tindakan mudik yang tidak terorganisir, tidak memakai cara kekerasan, dilakukannya secara sembunyi-sembunyi dengan mudik menggunakan motor dan travel, mayoritas tidak melapor, mayoritas tidak membawa surat yang sudah ditentukan, serta mayoritas juga tidak melakukan karantina. Penelitian juga menunjukan tujuan masyarakat mudik untuk bertemu keluarga. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat untuk resistensi yakni faktor sistem politik, sistem ekonomi, media massa, agama, teman, dukungan keluarga, tidak adanya minat mengikuti kebijakan, masyarakat menilai kebijakan tersebut bukan pilihan yang terbaik, didapati juga adanya tekanan psikis dari masyarakat yang merasa kebijakan tidak cocok serta faktor masyarakat tidak menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam implementasi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. ABSTRACT The Sikayu community that work in the city did a resistance to the implementation of the homecoming elimination policy in 1442 Hijri. In the policy, the community are prohibited from homecoming, only logistics trips and urgent domestic travel are allowed. For those trip allowed on condition should bring a permit of Covid-19 freed letter. But in Sikayu village, the community resisted the policy by still did the homecoming, they didn’t bring the Covid-19 freed letter and they didn’t quarantined. Based on the problem, this research aim to find out how a form resistance that Sikayu community did to the implementation of the homecoming elimination policy in 1442 Hijri. This research use qualitative research method with a case study approach. Data collection donducted for this research used interview method and documentation method. This research use 2 types of data, first is primary data that is direct from the source and second is secondary data that is indirect from the source. For the theoretical framework used for research is from the resistance theory from Jamess C. Scott and political behavior theory from Ramlan Surbakti. The result of the research concluded that the government published homecoming elimination policy, in Sikayu village the implementation of the policy by built the Sikayu village handling post of Covid-19, print the banner, collect data about the homecomers, and socialiszation. But the researcher found out not all the responsibility of village government by handling post Covid-19 as a authority that regulates the community implemented according to homecoming elimination policy. Because the handling post of Covid-19 of Sikayu village allowed the Sikayu community to homecoming on the condition that they have to obey the health protocols, bring a permit letter to travel, SWAB test, and do the quarantine. Beside of it, the researcher found out the community did a hidden resistance by did the homecoming with unorganized, not using a way of violence, carried out hidden by using motorbikes and travel service, the majority didn't report, majority didn't bring a permit letter to travel that has been determined, and majority didn't do the quarantine. The research proved that the community did a homecoming to meet their family. There are some other factors that made the villagers resist to the policy, that are politic system, economic system, mass media, religion, friends, family support and there’s no interest in following the policy because the villagers judge the policy is not the best choices, other reason is some of community feels psychic pressure because the policy is not suitable, and the community is unaware of his rights and obligations as a citizen in the implementation of homecoming elimination