Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui administrasi penagihan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Musi Rawas Utara. Subyek penelitian terdiri dari Kepala DPPKAD, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Kepala Seksi PBB dan PBHTB, Staf DPPKAD, Camat, Wajib Pajak, pihak Bank Sumsel Babel, Kantor Pos dan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Simpulan dalam penelitian ini, yakni 1) administrasi penagihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Musi Rawas Utara berjalan sesuai prosedur, dimulai dari pencetakkan blangko SPPT ...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel in...
Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara Indonesia, salah satu sumber...
ABSTRAK Pemberlakuan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memb...
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengandung ...
ABSTRAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAA...
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P2) adalah Pajak atas kebendaaan atas bumi dan...
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mudah dalam membayar pajak secara online meng...
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah menjadi tanggung jawab pemeri...
M. Agra Dwadima Putra, Dr. Tunggul Anshari S.H, M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum, ...
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung sebagai instansi yang mengatur, melaksanaka...
Salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat pendapatan asli daerah adalah dengan penetapan Und...
Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki pe...
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang n...
Penelitian ini mengkaji hambatan-hambatan yuridis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan P...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah yang terjadi pada penyelesaian sengke...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel in...
Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara Indonesia, salah satu sumber...
ABSTRAK Pemberlakuan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memb...
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengandung ...
ABSTRAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAA...
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P2) adalah Pajak atas kebendaaan atas bumi dan...
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mudah dalam membayar pajak secara online meng...
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah menjadi tanggung jawab pemeri...
M. Agra Dwadima Putra, Dr. Tunggul Anshari S.H, M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum, ...
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung sebagai instansi yang mengatur, melaksanaka...
Salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat pendapatan asli daerah adalah dengan penetapan Und...
Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki pe...
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang n...
Penelitian ini mengkaji hambatan-hambatan yuridis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan P...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah yang terjadi pada penyelesaian sengke...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel in...
Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara Indonesia, salah satu sumber...
ABSTRAK Pemberlakuan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memb...