PENETAPAN STATUS TERSANGKA PADA SAAT TERSANGKA BERADA DI LUAR NEGERI (STUDI DUGAAN KASUS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN HRS)

Penelitian berjudul “PENETAPAN STATUS TERSANGKA PADA SAAT TERSANGKA BERADA DI LUAR NEGERI (STUDI DUGAAN KASUS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN HRS)” ini bertujuan untuk: mengetahui prosedur penetapan status tersangka saat tersangka berada di luar negeri dan mengetahui hambatan yang ditemui dan upaya yang dilakukan penyidik untuk melanjutkan proses pro-justitia terhadap tersangka yang pada saat status tersangkanya diberikan berada di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara dengan Penyidik. Kasus ini diawali dengan dugaan tindak pidana pornografi berupa chat berkonten pornografi di Media Sosial Whatsapp yang diduga dilakukan oleh HRS, seorang tokoh masyarakat yang dapat dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Polisi menetapkan HRS sebagai tersangka, namun saat ditetapkan statusnya tersebut, HRS sedang berada di luar negeri. Tersangka kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pihak kepolisian berupaya meminta bantuan Interpol dengan menerbitkan Red Notice. Red Notice ini ditolak oleh Interpol. Pada akhirnya, pihak kepolisian menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan tindak pidana pornografi tersebut. Hambatan yang ditemui pihak kepolisian untuk kasus ini adalah permintaan Red Notice yang diajukan Polda Metro Jaya ke Interpol ditolak. Alasan penolakan Interpol adalah bukti dalam kasus ini belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Interpol. Untuk hambatan internal menetapkan status tersangka jika berada di luar negeri adalah dibutuhkannya anggaran/biaya ekstra yang cukup besar untuk proses pemeriksaan, jarak antar negara, proses koordinasi membutuhkan waktu yang lama dan terbatasnya fasilitas serta kewenangan negara. Untuk hambatan eksternal adalah dari pihak INTERPOL yakni sulitnya bekerjasama dengan Indonesia, terutama dengan negara-negara maju atau super power. Jika tersangka tidak segera ditemukan, Penyidik sementara waktu hanya dapat menunggu sampai ada informasi lanjutan terkait tersangka dan tidak bisa melimpahkan perkara ke tahap penuntutan. Saran yang diberikan Penulis adalah saat Penyidik mengeluarkan SP3 seharusnya disertai alasan yang jelas. Untuk kasus yang diangkat, sebaiknya tidak dihentikan demi kebaikan tersangka sendiri dan nama baiknya bisa diperbaiki. Mahasiswa dan masyarakat harus berhati-hati jika mengunggah konten di media sosial agar tidak terkena masalah hukum