PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENCEGAH PEREDARAN DAN PENGGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

Penelitian dengan judul : “PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENCEGAH PEREDARAN DAN PENGGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK” ini memiliki tujuan: (1) untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di kalangan remaja. (2)mengetahui hambatan yang timbul dalam upaya mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan Kepala BNNP Kota Semarang dan Divisi Intelejen BNNP Kota Semarang. Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan BNNP Kota Semarang dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di kalangan anak dan remaja serta mengetahui hambatan yang timbul dalam upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di kalangan remaja Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pencegahan serta pemberantasan yang dilakukan oleh BNNP Kota Semarang dapat dikatakan belum maksimal disebabkan kurangnya anggaran yang harus diterima oleh BNNP Kota Semarang serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk pelaksanaan dalam kewenangan yang dilakukan oleh BNNP Kota Semarang yaitu adanya keseriusan pemerintah dalam menangani narkotika bahwa narkotika merupakan kejahatan serius dengan adanya pemberian anggaran yang mumpuni serta sarana dan prasarana yang memadai guna menciptakan Indonesia bebas Narkoba serta memperbanyak jumlah anggota dalam pemberantasan narkotika, sebab jumlah anggota hampir selalu dikeluhkan oleh instansi yang terkait dalam hal kepolisian dan BNN Semarang. Dengan kurangnya personil mereka, membuat mereka kewalahan dalam menangani kasus narkotika yang ad