ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU TAHUN 2015 HINGGA 2020 SEBAGAI SOLUSI PENGENDALIAN KAWASAN KUMUH DI KOTA MALANG

Andy Cahya Kurniawan, 201410050311151, Analisis Implementasi Program Kotaku Tahun 2015 Hingga 2020 Sebagai Solusi Pengendalian Kawasan Kumuh di Kota Malang. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Program Kotaku dalam mewujudkan pengendalian kawasan kumuh di Kota Malang dan bagaimana pengentasan kendala yang dihadapi selama proses implementasi program Kotaku di Kota Malang. Mengingat pemukiman kumuh sampai saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi dikawasan permukiman perkotaan di Indonesia, tidak terkecuali Kota Malang. Salah satu pemicu timbulnya permukiman kumuh terjadi akibat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi baik itu melalui proses kelahiran maupun proses urbanisasi. Kawasan perkotaan seakan menjadi magnet yang sangat kuat bagi kaum urban untuk berkerja dikawasan perkotaan, namun dilain sisi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kepadatan penduduk yang berujung timbulnya lahan kawasan permukiman kumuh. Metode penelitian yang digunakan merupakan pendeketan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan data yang ditemukan dilapangan. Subjek penelitian yang diteliti merupakan penyelenggara program KOTAKU dan masyarakat di kelurahan yang dikategorikans sebagai kawasan kumuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program KOTAKU di Kota Malang diimplementasikan sebagian besar pada kawasan padat penduduk dimana terdapat banyak fasilitas umum yang padat penduduk. Sehingga, terdapat banyak fasilitas penunjang kebutuhan masyarakat, seperti warung makan, toko klontong dan lainnya. Permasalahan kekumuhan yang dijumpai selama pelaksanaan program KOTAKU di Kota Malang didominasi oleh masalah seperti pelayanan air minum, aksesibilitas jalan dan sanitasi. Impelemntasi program KOTAKU sendiri dilakukan melalui penataan bangunan, penanganan sanitasi, penanganan air minum, penataan saluran drainase, penataan sistem persampahan, penataan jalan lingkungan dan penyediaan RTH publik. Terdapat faktor penghambat seperti masalah kondisi bangunan hunian tidak hanya didasarkan pada kondisi fisik namun juga kondisi non fisik seperti legalitas bangunan hunian. Lalu, rumah tangga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang terdapat di berbagai wilayah yang mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut, terutama terkait pengentasan kekumuhan