Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyitaan Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PN.Bgr)

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 216/Pdt.G/2019/PN. Bgr terkait adanya gugatan perbuatan melawan hukum dalam penyitaan objek jaminan fidusia dan gugatan rekonvensi mengenai debitur telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitian menggunakan perspektif analitik, sumber data sekunder dengan metode penyajian dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Metode analisis yang digunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan penyitaan melalui debt collector merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain adalah tidak tepat. Menurut penulis lebih tepatnya perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum yaitu melanggar ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan melanggar ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pertimbangan majelis hakim dalam menentukan debitur wanprestasi sehubungan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dinilai sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 1238 jo 1243 KUH Perdata dimana perbuatan Penggugat selaku debitur merupakan wanprestasi dalam bentuk terlambat berprestasi yang disebabkan karena adanya kesalahan berupa kelalaian yakni Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati dengan melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan