Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Atas Permintaan Penegak Hukum Sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap Dugaan Pelanggaran oleh Notaris

ELI ERLINA. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atas Permintaan Penegak Hukum sebagaimana dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Dugaan Pelanggaran oleh Notaris, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum, anggota : Dr. Kadar Pamuji, S.H.,M.H. Majelis Kehormatan Notaris melakukan penolakan permohonan penyidik atas permintaan persetujuan dalam proses peradilan, adanya penolakan kasus maka dilakukan pengujian Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atas permintaan penegak hukum sebagaimana dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap dugaan pelanggaran oleh Notaris, dan untuk menganalisis alasan penolakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap permohonan pemeriksaan pada Notaris oleh penyidik kepolisian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam memberikan persetujuan permintaan penyidik untuk menghadirkan sebagai saksi atau tersangka dalam perkara yang ditanganinya, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dapat menolak dan atau mengabulkan permintaan, hal ini disesuaikan dengan kondisi obyektif pada waktu dilakukan sidang pemeriksaan terhadap notaris. Alasan Penolakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terhadap permintaan penyidik untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi atau tersangka, apabila dari hasil sidang pemeriksaan terhadap objek dalam Akta sebelum dibuat Akta telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur menurut undang-undang