PENERAPAN TATA KELOLA GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

RINGKASAN - Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) terhadap pertanggungjawaban pengadaan barang / jasa pemerintah dalam aspek hukum administrasi negara, dan pengawasan barang / jasa pemerintah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Bahan Obat-Obatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi dan Kolusi Nepotisme menjadi pegangan pejabat administrasi dalam kegiatan barang / jasa. Pengadaan barang / jasa pemerintah bahan medis habis pakai dan bahan obat-obatan di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa, tahap manajemen kontrak, sampai dengan tahap penyerahan pekerjaan barang, dengan metode pengadaan pengadaan langsung. Aspek hukum Pengadaan barang / jasa pemerintah dalam aspek hukum administrasi Negara untuk penegakan hukum administrasi yaitu sanksi: a. Sanksi pemberhentian pemilihan penyedia b. Pencantuman dalam daftar hitam c. Gugatan secara perdata d. Ganti rugi.Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Barang / Jasa Pemerinta