Benda Cagar Budaya Dan Situs: Sebuah Tinjauan Yuridis

A juridical fact that is quite alarming occurred after Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1992 concerning Cultural Conservation Objects was enacted on March 21, 1992. The juridical fact referred to is the fact that so far there has been a misconception, especially at the elite level of decision making in inemabami. nature of cultural heritage objects and sites. A concrete example is the Attachment to the Decree of the Director General of the Ministry of Education and Culture Number 0248 / Fl.IV / J.93 concerning Guidelines for Implementing Procedures for the Registration of Cultural Heritage Objects. Where in one of the forms is entitled Intangible Objects Inspection, but the content contained in it is about the site, with the editorial saying Site Serial Number and Site Name. Even though we know that theoretically and juridically, the essence of intangible cultural heritage objects is clearly not the same as the nature of a site.Sebuah fakta yuridis yang cukup mengkhawatirkan terjadi setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya diundangkan pada tanggal 21 Maret 1992. Fakta yuridis yang dimaksud adalah adanya kenyataan bahwa selama ini telah terjadi kekeliruan konsepsi terutama di tingkat elite pengambilan keputusan dalam inemabami hakekat benda cagar budaya dan situs. Contoh kongkritnya terdapat Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0248/Fl.IV/J.93 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Benda Cagar Budaya. Dimana dalam salah satu blanko-nya berjudul Berita Acara Pemeriksaan Benda Tidak Bergerak, namun isi yang tercantum di dalamnya adalah mengenai situs, dengan redaksi yang berbunyi Nomor Urut Situs dan Nama Situs. Padahal kita tahu bahwa secara teoritis maupun yuridis hakekat benda cagar budaya tidak bergerak jelas tidak sama dengan hakekat situs