KRITIK TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA : STUDI UU NO 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM

Disputes between workers and employers are often unavoidable, therefore it is necessary to establish a good dispute resolution system. The PPHI Law as a reference in dispute resolution so far has received a lot of criticism. This paper will examine various criticisms of the law so that it can be considered in making improvements to the substance of the law in the future. The research method used in this research is normative legal research. Normative legal research is carried out on primary, secondary and tertiary legal materials as long as they contain legal rules.Perselisihan antara pekerja dan pengusaha seringkali tidak dapat dihindari, oleh sebab itu perlu dibuat sistem penyelesaian perselisihan yang baik. UU PPHI sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan selama ini masih banyak menuai kritik. Tulisan ini akan mengkaji berbagai kritik terhadap undang-undang tersebut sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan substansi undang-undang di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier sepanjang mengandung kaedah-kaedah hukum