STATUS HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH DALAM POLA HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BUMD

This study discusses regional employees who have different legal positions and statuses from one another. The purpose of this study was to find out the legal status of regional company employees in the working relationship of the regional government and Regional Owned Enterprises (BUMD). The research method used is normative juridical which focuses on the application of regulations regarding BUMD and local governments in determining the legal status of employees. A regional company greatly determines the implementation of regional companies through determining the legal status in the form of PKWT and PKWTT based on the laws and regulations governing the legal status of employees in regional companies. The position and legal status of each regional employee will determine the rights and obligations that will be received by regional company employees.Penelitian ini membahas tentang pegawai daerah yang memiliki kedudukan dan status hukum yang berbeda satu sama lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum pegawai perusahaan daerah dalam hubungan kerja pemerintah daerah dengan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang fokus kepada penerapan peraturan berkenaan dengan BUMD dan Pemerintah Daerah dalam menentukan status hukum pegawai. Suatu perusahaan daerah sangat menentukan pelakasanaan perusahaan daerah melalui penetuan status hukum berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)  berdasarkan pada hukum ketentuan peraturan yang mengatur status hukum pegawai pada perusahaan daerah. Kedudukan dan status hukum setiap pegawai daerah inilah yang akan menentukan hak dan kewajiban yang akan diterima oleh pegawai perusahaan daerah