Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di hadapan hukum sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia (HAM). Mendapatkan bantuan yang sah bagi setiap orang merupakan indikasi masuknya ekuitas sebagai pelaksanaan jaminan keadilan di bawah pengawasan hukum. Setiap orang bisa berhadapan dengan hukum termasuk orang miskin yang perlu dibela oleh penasehat hukum agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak yang diatasnya ketika berperkara di pengadilan. Pasal 54 KUHAP dengan bunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Hal ini sejalan dengan gagasan bantuan hukum dan prinsip-prinsip negara kesejahteraan. Agar dapat memperoleh bantuan hukum baik itu dari pengadilan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tentu memiliki prosedur masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digukana dalam artikel ini adalah normatif pendekatan statute aproach dan conceptual approach. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan siapa yang berhak mendatkan bantuan hukum dan pihak mana saja yang dapat memberikan bantuan hukum.Legal aid is the constitutional right of every citizen to guarantee protection and equality before the law as a means of recognizing human rights (HAM). Getting legitimate assistance to everyone is an indication of the entry of equity as the implementation of guarantees of justice under the supervision of the law.  Everyone can face the law including the poor who need to be defended by legal counsel so that their rights are not violated by the party above them when litigating in court.  Article 54 of the Criminal Procedure Code reads "For defense, the suspect or defendant shall be entitled to legal assistance from one or more legal counsel during the time and at any level of examination, according to the procedures prescribed in this law".  This is in line with the idea of legal aid and the principles of the welfare state. To be able to obtain legal assistance, both from the courts and the Legal Aid Institute (LBH), of course, they have their procedures that have been regulated in the laws and regulations. The methods outlined in this article are the normative statute approach and the conceptual approach.  The writing of this article aims to explain who is entitled to legal assistance and which parties can provide legal assistanc