KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN KEPULAUAN : HARAPAN YANG TIDAK KUNJUNG TERCAPAI

Keterwakilan politik perempuan di daerah kepulauan dalam ranah demokrasi yaitu dalam wujud keterwakilan sebagai anggota legislatif tidak kunjung memenuhi kuota 30% seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan jumlah pengguna hak pemilih perempuan yang berjumlah setengah dari total jumlah penggunak hak pemilih ternyata tidak menjamin caleg-caleg perempuan untuk dapat lolos menjadi anggota legislatif. Hal ini lah yang mendasari peneliti untuk mencari alasan atau factor mengapa para pengguna hak pemilih perempuan tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih caleg perempuan serta sampai dimana pemahaman para pengguna hak pemilih tentang peluang kuota 30% perempuan untuk dapat terlibat di dalam politik. Dipilihnya Propinsi Kepualauan Riau sebagai lokasi penelitian di latarbelakangi oleh factor geografis kepulauan yang masih identik dengan keterbatasan akses dan informasi serta Propinsi Kepulauan Riau termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang tidak mengalami kemajuan signifikan dalam hal jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPRD Propinsi. Selain itu Penelitian ini menggunakan metode penelitan Kuantitatif yang jarang digunakan oleh penelitia sebelumnya yang sama-sama mebahas tentang keterwakilan perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pengguna hak pemilih perempuan tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan minimnya pengetahuan akan politik itu sendiri akibat kurangnya sosialisasi dan  minimnya kondisi geografis dan infrastruktur