Participatory Approaches in the Formulation of Public Policy at Nagari Governance Level

The smallest administrative unit in West Sumatra is not known as the village government but the Nagari government. West Sumatra uses the name Nagari Government to respond to the implementation of regional autonomy, which gives local governments the freedom to manage their government according to their respective local wisdom. It has the same main tasks and functions. In terms of public policymaking (policy formulation), there is still an element of adat in the policy formulation process. West Sumatra involved several actors in making this Nagari regulation, including Walinagari and its apparatus, BPRN (Nagari People's Representative Body), and KAN (Nagari Customary Density). What often happens is that many Nagari governments issue Nagari regulations based on routine activities. In contrast, regulations that are derived from people's aspirations can be said to have not existed in the 2017-2019 period. As happened in 6 Nagari in the salimpaung sub-district, there is no Nagari regulation made based on the community's needs. So far, the Nagari regulations are made to meet the needs of routine activities such as the preparation of the Nagari budget and development plans. This phenomenon has attracted the attention of researchers because the Nagari government also has the responsibility to make rules according to the needs of the community. The researcher also wants to know how the community participates in the process of formulating Nagari regulations, can these Nagari regulations be by the people's choicesUnit penyelenggaran pemerintahan terkecil di Sumatera Barat tidak dikenal sebagai pemerintahan Desa tapi Pemerintahan Nagari. Sumatera barat memakai nama Pemerintahan Nagari sebagai respon dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kebebasan pemerintahan daerah untuk mengelola pemerintahannya sesuai kearifan lokal masing-masing.Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang menyertakan unsur adat dalam penyelengaraannya merupakan pembeda antara Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Desa, namun secara administratif kedua lembaga ini mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama. Dalam hal pembuatan kebijakan publik (formulasi kebijakan), masih ada unsur adat dalam proses formulasi kebijakan tersebut. Dalam pembuatan peraturan nagari ini sumatera barat melibatkan beberapa aktor, antara lain: Walinagari dan perangkatnya, BPRN (badan perwakilan rakyat nagari) dan KAN (kerapatan Adat nagari). Hal yang sering terjadi adalah banyak sekali pemerintahan nagari yang mengeluarkan peraturan nagari berdasarkan kegiatan rutin, sedangkan peraturan yang sifatnya berasal dari aspirasi masyarakat bisa dikatakan belum ada dalam kurun waktu 2017-2019. Seperti yang terjadi di 6 nagari di kecamatan salimpaung, bahwa belum ada peraturan nagari yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, selama ini peraturan nagari dibuat untuk memenuhi kebutuhan aktifitas rutin seperti penyusunan anggaran nagari dan rencana pembangunan. Fenomena ini menjadi perhatian peneliti karena pemerintahan nagari juga mempunyai tanggung jawab untuk membuat aturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses formulasi peraturan Nagari, bisakah peraturan Nagari ini sesuai dengan pilihan masyarakat