Analisis Integrasi Konsep Hukum Koperasi Usaha Kecil Menengah Dalam Perspektif Undang-Undang Koperasi

Tujuan dari artikel ini yaitu untuk menganalisis konsep Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang belum terintegrasi dalam Undang-Undang Perkoperasian dan bagaimana praktik Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Metode menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan mengambil sampel data langsung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUMKM) di Jakarta Barat. Hasilnya menunjukkan: Pertama, koperasi dan UMKM belum terintegrasi, karena memang belum jelas aturan perundang-undangan pada level teknis seperti: Kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, dan keterbatasan teknologi serta belum adanya tujuan dan target yang akan dicapai dengan pengintegrasian tersebut. Kedua, Kapasitas SDM pada KSP belum maksimal dikarenakan kemampuan mendampingi semua para anggotanya masih sangat terbatas. Banyaknya perbankan yang menyediakan layanan produk pembiayaan sehingga banyak terjadi persaingan di antara keduanya. Untuk itu koperasi yang memiliki daya saing secara bisnis, sehingga loyalitas anggota koperasi juga akan semakin meningkat, dan koperasi akan semakin besar serta kuat