PENGELOLAAN HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT (HUSEMAS) PADA SEKOLAH DASAR NEGERI PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF DI KECAMATAN BANTUL

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hubungan sekolah dengan masyarakat pada sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Bantul yaitu SD negeri Tegaldowo, SD negeri 1 Trirenggo, SD negeri Peni, dan SD negeri Priyan. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 12 informan dari 4 sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, petugas humas, dan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana, serta uji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan husemas pada SD negeri inklusif di Kecamatan Bantul yaitu dilakukan penyusunan program kerja setiap awal tahun ajaran baru dengan mempertimbangkan bahan informasi, media, sarana prasarana, dan pendukung lainnya, serta melibatkan kepala sekolah, guru, dan karyawan. Perbedaan terletak pada SD negeri 1 Trirenggo yang melibatkan komite dan POT khusus inklusif, sedangkan SD negeri Peni juga melibatkan siswa sebagai implementasi program ramah anak. (2) Pelaksanaan husemas meliputi kegiatan assessment, rapat koordinasi, sosialisasi, dan parenting dengan pendanaan yang bersumber dari DIKPORA Bantul dan DIY. Sasaran kegiatan ditujukan terhadap siswa, guru, orang tua dan masyarakat sekitar. SD negeri 1 Trirenggo dan SD negeri Priyan juga melakukan sosialisasi kepada TK terdekat. Media yang digunakan dalam penyampaian informasi adalah media cetak dan media elektronik. (3) Evaluasi kegiatan husemas dilakukan setiap akhir tahun dengan memperhatikan tanggapan dan saran dari masyarakat, serta hambatan mengenai penyelengggaraan pendidikan inklusif yang menjadi tolok ukur penentuan kebijakan pada kegiatan berikutnya. Masyarakat belum mendukung penuh terhadap pendidikan inklusif, dikarenakan masih awamnya masyarakat mengenai konsep inklusif