Reaktualisasi Hak Atas Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia: Sebuah Ius Constituendum?

The Covid-19 pandemic has increased the need for mental health services in Indonesia. However, the government hasn’t prioritized the mental health aspect in handling the pandemic. The WHO has stated that the COVID-19 pandemic has created a worldwide mental health crisis. This article aims to examine whether the fulfillment of mental health is the state's responsibility, what is the urgency of the fulfillment of mental health services and how is the ius constituendum for the fulfillment of the right to mental health services in Indonesia. By combining doctrinal research and Research-Oriented Reform, this article finds that based on the UDHR, ICESCR, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Health Law, and Mental Health Law stipulate that the fulfillment of mental health services is the state’s responsibility. However, Indonesia law hasn’t fulfilled facilities and access to mental health laws. Therefore, the article recommends three things. First, Promulgate the Psychology Practice Bill which regulates the development and management of human resources in the psychology profession. Second, Ratify the Government Regulation of the Mental Health Law regarding the procedures for implementing mental health services. Third, Ratify Regional Regulations to regulate mental health administration’s planning, financing, and supervision.Pandemi Covid-19 telah meningkatkan kebutuhan atas pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Walaupun demikian, pemerintah belum memprioritaskan aspek kesehatan mental dalam penanganan pandemi. Padahal WHO menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menciptakan krisis kesehatan mental di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah pemenuhan pelayanan kesehatan mental merupakan tanggung jawab negara dan apakah urgensi pemenuhan pelayanan kesehatan mental serta bagaimana ius constituendum pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Dengan menggabungkan metode penelitian doktrinal dan Research Oriented Reform, artikel ini menemukan bahwa berdasarkan ketentuan UDHR, ICESCR, UUD NRI 1945, UU Kesehatan dan UU Kesehatan Jiwa, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental merupakan tanggung jawab negara. Namun, hak tersebut belum terpenuhi karena minimnya fasilitas serta adanya kekosongan hukum kesehatan mental di Indonesia. Puncaknya artikel ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, mengundangkan RUU Praktik Psikologi yang mengatur pengembangan dan manajemen SDM di bidang profesi psikologi. Kedua, mengesahkan Peraturan Pemerintah dari UU Kesehatan Jiwa yang mengatur tata cara pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan mental. Ketiga, mengesahkan Peraturan Daerah yang mengatur perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan penyelenggaraan kesehatanmental