MEDIASI PENAL DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Criminal law occupies a central position in the Criminal Justice System, namely to resolve conflicts that occur in order to protect and create public welfare. However, the current justice system is oriented towards criminals only. Therefore, this study aims to find out first: What is meant by penal mediation in the criminal justice system? and second: What types of cases can be resolved through penal mediation in the criminal justice system? The research uses normative research with a statutory approach. The results of the study conclude that it is possible to have penal mediation in the criminal justice system in Indonesia, this penal mediation is also regulated in the Draft Criminal Code and Draft Criminal Procedure Code, but in practice if penal mediation is applied it will face many challenges including: 1). Operational problems, such as lack of human resources, limited implementation time, etc., 2). Failure to Maintain Initial Goals. 3). Compensation, 4). Actors Accountability. However, not all criminal cases can be resolved through penal mediation. Cases resolved by penal mediation must be based on mature recommendations taking into account fairness, legal certainty and expediency.Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem peradilan yang dianut saat ini, berorientasi kepada pelaku kejahatan saja. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama : Apa yang dimaksud dengan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana? dan kedua : Jenis perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana? Penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa memungkinkan adanya Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mediasi penal ini juga diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan KUHAP, namun pada prakteknya jika mediasi penal ini diterapkan akan mendapatkan banyak tantangan diantaranya            : 1). Masalah operasinal, seperti kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya waktu pelaksanaan, dll., 2). Kegagalan Untuk Mempertahankan Tujuan Awal. 3). Kompensasi, 4). Akuntabilitas Pelaku. Namun tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Kasus yang diselesaikan dengan mediasi penal haruslah berdasarkan rekomendasi yang matang dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan