ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Abstract The regulation of the DPD is regulated in Article 22D of the 1945 Constitution, however, since the formation of the DPD RI, the position of the DPD in the Indonesian state administration system is still weak. Further arrangements are regulated in Law no. 27 of 2009 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (MD3) and Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation (P3). In these two laws, the DPD's authority in the field of legislation was reduced so that it was not in accordance with the 1945 Constitution. Therefore, the DPD submitted a judicial review of the two laws to the Constitutional Court. From the material test, the Constitutional Court Decision No. 92/PUU-X/2012, which places the DPD as an institution that has more meaning than before.Abstrak   Pengaturan tentang DPD diatur didalam Pasal 22D UUD 1945, namun demikian sejak terbentuknya DPD RI, kedudukan DPD dalam sistem tata Negara Indonesia masih lemah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (P3). Dalam kedua UU tersebut kewenangan DPD dalam bidang legislasi direduksi sehingga tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, DPD mengajukan uji materi terhadap kedua UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dari uji materi tersebut telah menghasilkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, yang menempatkan DPD sebagai lembaga yang lebih punya arti dari sebelumnya