Add to ORKGTenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sebagai pahlawan devisa negara, TKI berhak mendapatkan perlindungan baik secara materil maupun moril. Namun dalam kenyataannya, TKI di luar negeri banyak mengalami kekerasan fisik dan psikis di tempat mereka bekerja. Untuk melindungi kepentingan dan hak-hak TKI, perlu adanya campur tangan pemerintah. Intervensi pemerintah dalam bidang perburuhan melalui peraturan perundang-undangannya menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda, yaitu sifat privat dan publik. Prinsip perlindungan TKI terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Rum...
Negara hukum adalah Negara yang tatanannya diatur sebaik-baiknya oleh hukum secara hirarki agar dapa...
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia O...
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indanesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap warga ne...
AbstrakNegara Indonesia sebagai sebuah institusi kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas pada dasar...
Pembentukan konstitusi di Indonesia yang penuh dengan perjuangan mulai dari proses perancangannya hi...
Indonesia sebagai negara hukum, memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Un...
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengaduan konstitusional merupakan konsekuensi logis dari gagas...
Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus menjadi sorotan. TKI sering ...
Hukum konstitusi merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara pelbagai lembaga di dala...
Penyelenggaraan kekuasaan lembaga negara peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur pihak keku...
Sebuah negara yang menganut paham konstitusionalisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi...
Dalam konteks pembangunan Nasional yang bercita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masya...
Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ...
Hukum tata negara sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum selalu mengalami perkembangan dan bersif...
Dalam susunan hukum pertanahan nasional, hubungan hukum antara orang, baik warga Negara Indonesia (W...
Negara hukum adalah Negara yang tatanannya diatur sebaik-baiknya oleh hukum secara hirarki agar dapa...
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia O...
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indanesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap warga ne...
AbstrakNegara Indonesia sebagai sebuah institusi kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas pada dasar...
Pembentukan konstitusi di Indonesia yang penuh dengan perjuangan mulai dari proses perancangannya hi...
Indonesia sebagai negara hukum, memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Un...
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengaduan konstitusional merupakan konsekuensi logis dari gagas...
Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus menjadi sorotan. TKI sering ...
Hukum konstitusi merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara pelbagai lembaga di dala...
Penyelenggaraan kekuasaan lembaga negara peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur pihak keku...
Sebuah negara yang menganut paham konstitusionalisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi...
Dalam konteks pembangunan Nasional yang bercita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masya...
Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ...
Hukum tata negara sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum selalu mengalami perkembangan dan bersif...
Dalam susunan hukum pertanahan nasional, hubungan hukum antara orang, baik warga Negara Indonesia (W...
Negara hukum adalah Negara yang tatanannya diatur sebaik-baiknya oleh hukum secara hirarki agar dapa...
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia O...
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indanesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap warga ne...