Problematika Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia Perspektif Demokrasi

Indonesiai adalah negara hukum yang telah menetapkan konstitusi sebagai sumber hukum, masyarakat dan pemerintah harus menaati konstitusi/peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan sistem demokrasi, Indonesia memberi hak kebebasan kepada rakyatnya, mulai dari kebebasan gagasan, hak hidup, memilih dan dipilih sebagai Presiden atau bawahnya, dan lainnya. Dengan adanya gagasan atau ide baru tentang perpanjangan masa jabatan Presiden yang digaungkan oleh tokoh politik dan mendapat respon dari masyarakat, akademisi, dan partai politik. Banyak yang menolak dan setuju. penulis akan meneliti gagasan tersebut dengan 3 hal, bagaimana pengaturan masa jabatan Presiden Indoensia, bagaimana Problem gagasan perpanjangan masa jabatan presiden di indonesia, dan bagaimana problem gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden Indonesia Perspektif demokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan bersifat normatif dengan cara penelitan mengkaji tentang gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden lalu dikaji dengan teori demokrasi, sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini meliputi bahan hukum UUD 1945 Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden dan bahan hukum lainnya dari jurnal atau karya ilmiyah hasil penelitian. Penulis menyimpukan bahwa ada problem jika gagasan perpanjangan masa jabatan presiden, mulai dari problem berakibat kepada pemerintah maupun kepada masyarakat dan akan mengancam transformasi/regeneraasi kepemimpinan baru. Karena gagasan tersebut bertentangan dengan konstitusi jika tetap dilanjutkan atau bahkan terjadi kedepannya dan akan salahgunakan kekuasaan. Maka sebaiknya pemerintah atau para elit politik secara tegas menolak mentah akan gagasan itu