Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara

Penelitian Ini ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh kekuatan hukum dari perjanjian sewa beli sebagai bentuk perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang yang dipergunakan sebagai jalan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan tertentu untuk memiliki rumah, yang dalam hal ini adalah rumah negara yang telah ditempatinya sebagai Fasilitas yang diberikan oleh negara. Didasarkan pada perjanjian sewa beli Nomor : PER.1129/Sby/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002, dengan obyek rumah negara di jalan cikampek nomor 13 Kota Malang, maka penulis akan menganalisa keabsahan perjanjian sewa beli rumah negara tersebut dengan metode yuridis normatif, dengan berdasarkan beberapa bahan hukum antara lain Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, sehingga dapat diketahui apakah perjanjian sewa beli rumah negara tersebut dapat menjadi dasar bagi Badan Pertanahan Nasional untuk dapat memproses peralihan hak rumah negara tersebu