Peran Islamic microfinance dalam upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat profesi petani di perdesaan Indonesia

Perkembangan BMT di Indonesia, baik dilihat dari jumlah (unit) maupun aset menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. BMT memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang di tengah masyarakat perdesaan, bahkan pada masa yang akan dating diharapkan dapat menjadi referensi sumber permodalan utama dan penggerak aktivitas perekonomian masyarakat perdesaan. Dari studi kasus di Kabupaten Lampung Tengah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diperoleh petani dari BMT mampu meningkatkan pendapatan usahataninya. Akses pembiayaan dapat memperkuat sisi permodalan petani, sehingga jumlah dan kualitas input usahatani yang digunakan dapat diperbaiki. Perbaikan kualitas dan kuantitas input akan mendorong peningkatan produksi. Pada asumsi tingkat harga yang sama, peningkatan produksi dari petani yang mengakses pembiayaan dari BMT akan mengakibatkan mereka memperoleh pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan petani yang tidak mengakses pembiayaan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat disampaikan beberapa saran, yaitu: (1) Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat di awali dari peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan. Oleh karena itu, perlu dirancang strategi khusus terkait daya saing industri BMT sebagai lembaga pembiayaan mikro di perdesaan Indonesia. Program dan kegiatan dari rancangan strategi tersebut harus dilakukan secara terus menerus dan bertahap (sustainable development) sesuai tipologi perdesaan di Indonesia. (2) Untuk merealisasikan upaya pembangunan industri keuangan yang berkelanjutan, khususnya untuk lembaga keuangan mikro perdesaan, diperlukan kemitraan yang terintegrasi antara pemerintah dan swasta sebagai pelaku bisnis (investor). Program yang disusun hendaknya mampu menguntungkan swasta sehingga menjadi bisnis yang prospektif namun tetap memiliki eksternalitas positif jangka panjang khususnya bagi masyarakat petani di perdesaan, hingga tahap terbentuknya rantai nilai (shared value) perusahaan. (2) Perlu pengkondisian, komitmen, dan konsistensi terhadap kepentingan jangka panjang antara para pihak yang terkait, mulai dari pengelola BMT, Asosiasi BMT, organisasi kemasyarakatan, pusat pengembangan keilmuan (perguruan tinggi), pemerintah, serta pihak-pihak lainnya sebagai pemangku kepentingan (stakeholders).