Paradoks Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Antara Pemidanaan Dengan Rehabilitasi Dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah peredaran narkotika semakin marak, sehingga muncul korban penyalahguna narkotika dari kalangan masyarakat termasuk pelajar dan mahasiswa, yang kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Hakim dengan mengacu pada pasal 127 ayat (1) huruf a, tanpa mempertimbangkan pasal 127 ayat (2) dan Ayat (3) terkait pemberian rehabilitasi, sehingga para penyalahguna harus meringkuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai narapidana. Berdasarkan data Kemenkumham pada tahun 2018 cukup banyak narapidana pengguna narkotika yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan yakni 41.252 orang (16,9%). Kondisi ini menurut penulis menjadi Paradoks terkait diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya lebih mengedepankan pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika. Paradoks tersebut diatas menurut penulis perlu dilakukan penelusuran melalui penelitian terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana penjara kepada penyalahguna Narkotika tanpa memberi kesempatan untuk di rehabilitasi bila dikaitkan dengan tujuan penegakan hukum.termasuk dampak penjatuhan pidana penjara kepada penyalahguna Narkotika sebagai terdakwa tanpa memberi kesempatan untuk di rehabilitasi bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian yang dilakukan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini, adalah menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif di padukan dengan metode Yuridis Empiris Tersangka atau terdakwa penyalahguna Narkotika semuanya ditahan sejak proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, serta tidak didampingi penasehat hukum, kemudian didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal 111 dan 112 serta pasal 127 ayat (1) huruf a. akhirnya oleh Hakim dijatuhi hukuman pidana penjara dengan mengacu pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu untuk dilakukan rehabilitasi, Kesimpulan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan masih tergambar paradoks, dimana hakim lebih mengedepankan penjatuhan hukuman pidana penjara tanpa mempetimbangkan pemberian rehabilitasi, sehingga berdampak pada semakin banyaknya penyalahguna narkoba yang menjadi penghuni Lapas, mengakibatkan terjadi over kapasitas dan semakin maraknya peredaran narkotika dalam Lapas serta merusak mental dan bisa menjadi penjahat baru, sehingga menghilangkan harapan masa depan generasi muda yang terlibat penyalahgunaan narkotik