Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Kwg Dan Surat Penetapan Nomor S.TAP/49/IX/2018 Tentang Pelepasan Artinus Waruwu

Hukum pidana yaitu untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan adanya kejahatan yang lolos karena kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan tetapi karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dipidana seperti dalam kasus Randy Cahyadi Bin Yudi Coswara sebagai Terdakwa dan Artinus Waruwu sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sesungguhnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian hukum yuridis normatif adalah merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelit