Efektivitas kebiri terhadap pelaku pedofilia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya PERPPU ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perlindungan Anak”). Undang-Undang Perlindungan Anak ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang mencantumkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai begitu banyak perdebatan. Kebiri atau kastrasi merupakan proses penghilangan alat kelamin atau fungsi kelamin terhadap binatang maupun manusia. Dalam perkembangannya, proses kebiri tidak hanya dilakukan dengan kebiri fisik atau penghilangan secara permanen terhadap kelamin seseorang, akan tetapi saat ini metode penyuntikkan zat kimia yang dapat menghilangkan fungsi dari alat kelamin menjadi salah satu jenis kebiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan kasus dan wawancara dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku.Jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder dan sumber data penelitian ini dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya PERPPU ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang (selanjutnya disebut “Undang-undang Perlindungan Anak”), dengan tujuan diterbitkannya aturan tersebut, kemudian membuat beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman ini tidak sesuai dengan tujuannya karena melanggar Hak Asasi Manusia, serta polemik mengenai siapa yang akan menjadi eksekutor dari kebiri kimia karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri kimia. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam perjalanan penerapan kebiri kimia diIndonesi